#RIPKPK


Indonesia. Menanggapi isu yang berkembang beberapa hari belakangan, kami selaku BEM KEMAFAR-UH merasa khawatir terkait isu yang sedang hangat diperbincangkan yakni Revisi UU KPK yang dinilai dapat melemahkan independensi KPK sebagai lembaga anti-korupsi di indonesia.

Rencana revisi UU Nomor 32 tahun 2002 tentang KPK merupakan salah satu upaya untuk melemahkan KPK. Dimulai dari proses pembentukan yang tidak masuk dalam Prolegnas bertentangan dengan pasal 45 ayat 1 UU No. 12 tahun 2011 yaitu penyusunan RUU dilakukan berdasarkan Prolegnas, sehingga terdapat beberapa poin dalam draft revisi yang dinilai dapat melemahkan KPK. Dalam draft revisi tahun 2019 ada 10 poin yang dinilai dapat melemahkan KPK yaitu:

● KPK bukan lagi lembaga idependen (auxiliary state's organ) tetapi menjadi cabang lembaga eksekutif dan pegawainya harus berstatus ASN/PNS
● Penyadapan harus dengan izin Dewan pengawas dengan batas waktu izin 3 bulan
● Dewan pengawas dibuat oleh DPR dan harus menyampaikan laporannya setiap tahun ke DPR Dewan Pengawas berwenang memberi izin untuk penyadapan, penggeledahan dan penyitaan
● Penyelidik KPK cuma berasal dari Polri. Adapun penyidik KPK berasal dari Polri dan PPNS (tak ada lagi penyidik dan penyelidik independen)
● KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan perkara korupsi
● Kasus yang mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat tidak lagi menjadi salah satu kriteria perkara yang ditangani KPK
● Pengambilalihan perkara oleh KPK hanya bisa dilakukan untuk proses penyelidikan. KPK tidak lagi bisa mengambil alih penuntutan sebagaimana sekarang diatur di Pasal 9 UU KPK
● KPK tidak berwenang lagi melakukan larangan bepergian ke luar negeri, menghentikan transaksi keuangan terkait korupsi, meminta keterangan perbankan, serta meminta bantuan Polri dan Interpol
● KPK bisa menghentikan penyidikan dan penuntutan
● Wewenang KPK mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas sehingga lembaga ini hanya bisa melakukan koordinasi dan supervisi terkait LHKPN.

Selain itu, ketua KPK Terpilih Firli Bahuri juga banyak menuai kotroversi karena memiliki rekam jejak catatan pelanggaran kode etik.

Berdasarkan alasan serta poin yang kami paparkan diatas dengan ini BEM KEMAFAR-UH menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Menolak segala bentuk upaya pelemahan KPK sebagai lembaga yang bersifat independen (auxiliary state's organ).

2. Menolak secara tegas revisi UU KPK sehingga kami menuntut agar DPR selaku lembaga legislatif agar membatalkan revisi UU KPK serta mendesak Presiden Jokowi agar menolak membahas serta menyetujui revisi UU KPK yang diajukan DPR.

3. Mengajak seluruh elemen masyarakat indonesia agar melawan serta mengawal upaya pelemahan KPK.