Header Ads

Kampus Yang Salah, Kok Kita Yang Dihukum?


YANG BELUM DAN PERLU KITA KETAHUI TENTANG SKANDAL BIDIK MISI... 

Pernah dengar tentang Bidik Misi, kan? Program beasiswa yang diluncurkan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi? Program berupa bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya hidup mahasiswa yang memiliki kualifikasi akademik baik, namun tidak mampu secara ekonomi. 

Pada tahun 2012, jumlah penerima bidik misi telah mencapai angka 30.000, yang diselenggarakan oleh 87 perguruan tinggi negeri yang berada di bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagaimana lazimnya setiap aturan yang berlaku dari pemerintah, beasiswa Bidik Misi juga memiliki pedoman yang menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanannya sesuai dengan prinsip 3T, yaitu: Tepat sasaran, Tepat jumlah dan Tepat waktu, agar proses seleksi dan penyaluran bantuan biaya hidup kepada mahasiswa berjalan lebih baik tentunya. Tapi Itu, kan, idealnya. 

Faktanya, aturan yang ketat sekalipun tak membuat proses pelaksanaan Bidik Misi berjalan tanpa masalah. Kejadian yang menimpa 29 orang dari berbagai Fakultas yang ada Universitas Hasanuddin ialah bukti faktualnya. Mereka diminta untuk mengembalikan dana Bidik Misi dengan alasan dianggap tidak memenuhi kriteria penghasilan orang tua yang telah ditetapkan DIKTI dalam Pedoman BIDIKMISI tahun 2012. 

Kisah ini dimulai dengan diadakannya pertemuan antara orangtua mahasiswa—korban praktik pelaksanaan Bidik Misi—dengan pihak Rektorat Unhas, kamis, 4 juni 2015 yang bertempat di ruang Rapat B. Mereka dihadapkan pada ancaman dan intervensi seperti skorsing dua semester, pembatalan keberangkatan KKN, hingga ancaman yang berdampak secara psikis oleh pihak birokrasi Unhas. 

Teror tidak berhenti sampai disitu. Pasca pertemuan tersebut, para korban kembali mengalami nasib serupa. Absennya Surat Keputusan (SK) resmi yang dikeluarkan pihak rektorat, yang sama sekali tidak pernah diperlihatkan kepada korban, dan pembayaran yang dilakukan secara kontan ke Biro Kemahasiswaan, bukan ke rekening Rektor, menjadi bukti pelengkap atas keganjilan yang terjadi dalam kasus ini. 

Memasuki awal semester ganjil 2015, pihak kampus kian mempersulit beberapa mahasiswa yang belum mengembalikan dana Bidik Misi, bahkan akses terhadap pembayaran SPP terancam ditutup bila dana tersebut belum dilunasi. Padahal, kasus atau persoalan BIDIKMISI ini telah diselesaikan oleh pihak Universitas (baca: semua uang BIDIKMISI ini telah dikembalikan oleh pihak Unhas). Lalu mengapa Unhas masih menuntut pembayaran ganti rugi yang jumlahnya berkisar antara Rp 5 Juta – Rp 28 Juta? Mau dibawa kemana uang itu? Untuk apa? Dan untuk siapa? 

Kampus yang konon berstatus otonom atau PTNBH ini ternyata masih belum mampu menjawab persoalan penting seperti “transparasi”. Toh, kampus takut “buka-bukaan” seputar kasus Bidik misi. Ada apa dengan kampus kita ini? 
“Kampus yang salah, kok, kita yang dihukum?” 
ALIANSI UNHAS BERSATU
sumber: Unhas Bersatu
ilustrasi: investasi.s5.com

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.