Langsung ke konten utama

Kampus Yang Salah, Kok Kita Yang Dihukum?


YANG BELUM DAN PERLU KITA KETAHUI TENTANG SKANDAL BIDIK MISI... 

Pernah dengar tentang Bidik Misi, kan? Program beasiswa yang diluncurkan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi? Program berupa bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya hidup mahasiswa yang memiliki kualifikasi akademik baik, namun tidak mampu secara ekonomi. 

Pada tahun 2012, jumlah penerima bidik misi telah mencapai angka 30.000, yang diselenggarakan oleh 87 perguruan tinggi negeri yang berada di bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagaimana lazimnya setiap aturan yang berlaku dari pemerintah, beasiswa Bidik Misi juga memiliki pedoman yang menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanannya sesuai dengan prinsip 3T, yaitu: Tepat sasaran, Tepat jumlah dan Tepat waktu, agar proses seleksi dan penyaluran bantuan biaya hidup kepada mahasiswa berjalan lebih baik tentunya. Tapi Itu, kan, idealnya. 

Faktanya, aturan yang ketat sekalipun tak membuat proses pelaksanaan Bidik Misi berjalan tanpa masalah. Kejadian yang menimpa 29 orang dari berbagai Fakultas yang ada Universitas Hasanuddin ialah bukti faktualnya. Mereka diminta untuk mengembalikan dana Bidik Misi dengan alasan dianggap tidak memenuhi kriteria penghasilan orang tua yang telah ditetapkan DIKTI dalam Pedoman BIDIKMISI tahun 2012. 

Kisah ini dimulai dengan diadakannya pertemuan antara orangtua mahasiswa—korban praktik pelaksanaan Bidik Misi—dengan pihak Rektorat Unhas, kamis, 4 juni 2015 yang bertempat di ruang Rapat B. Mereka dihadapkan pada ancaman dan intervensi seperti skorsing dua semester, pembatalan keberangkatan KKN, hingga ancaman yang berdampak secara psikis oleh pihak birokrasi Unhas. 

Teror tidak berhenti sampai disitu. Pasca pertemuan tersebut, para korban kembali mengalami nasib serupa. Absennya Surat Keputusan (SK) resmi yang dikeluarkan pihak rektorat, yang sama sekali tidak pernah diperlihatkan kepada korban, dan pembayaran yang dilakukan secara kontan ke Biro Kemahasiswaan, bukan ke rekening Rektor, menjadi bukti pelengkap atas keganjilan yang terjadi dalam kasus ini. 

Memasuki awal semester ganjil 2015, pihak kampus kian mempersulit beberapa mahasiswa yang belum mengembalikan dana Bidik Misi, bahkan akses terhadap pembayaran SPP terancam ditutup bila dana tersebut belum dilunasi. Padahal, kasus atau persoalan BIDIKMISI ini telah diselesaikan oleh pihak Universitas (baca: semua uang BIDIKMISI ini telah dikembalikan oleh pihak Unhas). Lalu mengapa Unhas masih menuntut pembayaran ganti rugi yang jumlahnya berkisar antara Rp 5 Juta – Rp 28 Juta? Mau dibawa kemana uang itu? Untuk apa? Dan untuk siapa? 

Kampus yang konon berstatus otonom atau PTNBH ini ternyata masih belum mampu menjawab persoalan penting seperti “transparasi”. Toh, kampus takut “buka-bukaan” seputar kasus Bidik misi. Ada apa dengan kampus kita ini? 
“Kampus yang salah, kok, kita yang dihukum?” 
ALIANSI UNHAS BERSATU
sumber: Unhas Bersatu
ilustrasi: investasi.s5.com

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Begini Cara Cepat Hafal Tabel Periodik Unsur

1. Unsur golongan 1A (Alkali) Cara Menghafal Periodik Unsur:  H. Li. Na. K. Rb. Cs. Fr. H ari  L i bur  Na nti  K ita  Rb utan  C elana  s i  Fr iska 2. Unsur Golongan 2A (Alkali Tanah) Cara Menghafal Periodik Unsur:  Be. Mg. Ca. Sr. Ba. Ra. Be li  Ma ngga  Ca mpur  S i r sak  Ba gi  Ra ta 3. Unsur Golongan 3A (Boron/Aluminium) Cara Menghafal Periodik Unsur :  B. Al. Ga. In. Tl. B utet  A da l ah  Ga dis  In donesia  T ulen 4.   Unsur Golongan 4A (Carbon) Cara Menghafal Periodik Unsur:  C. Si. Ge. Sn. Pb. C ewek  S eksi   Ge nit  S eda n g  P u b er 5. Unsur Golongan 5A (Nitrogen)  Cara Menghafal Periodik Unsur :  N. P. As. Sb. Bi. N eng  P utri  As yik Si b uk  Bi snis 6. Unsur Golongan 6A (Khalkogen) Cara Menghafal Periodik Unsur :  O. S. Se. Te. Po. O rang  S ulawesi  Se nang  Te mbak  Po lisi 7.  Unsur Golongan 7A (Halogen) Cara Menghafal Periodik Unsur :  F. Cl. Br. I. At. F lamini  Cl ub  B a r u  I ngin  At raksi 8. Unsur Golongan 8A (Gas Mulia

Sebait Kalimat dari Pengurus Bem Demisioner 2015/2016 untuk Seluruh Anggota Kemafar-UH

Assalamualaikum wr wb,  Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh anggota KEMAFAR-UH dimanapun berada saat ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat,  Melalui tulisan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh kesadaran, kami meminta maaf jika selama satu periode kepengurusan BEM KEMAFAR-UH 2015/2016 ini banyak kekurangan dan ketidakpuasan dari anggota atas kinerja kami sebagai pelayan KEMAFAR-UH, tidak mewadahi anggota, dan tidak berbuat lebih untuk memajukan organisasi yang kita cintai ini,  kami memohon maaf.  Bagi kami, tak ada yang bisa kami berikan kepada organisasi ini selain memegang teguh untuk bekerja dan berpikir dalam memajukan KEMAFAR-UH sebagai amanah yang telah dititipkan, walaupun akhirnya banyak kekecewaan. Semoga segala evaluasi anggota yang diberikan juga demikian - untuk memajukan organisasi ini bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan saja.  Pastilah bahwa dalam kehidupan selalu ada kemajuan dan kemunduran dalam segala aktifita

Hasil Pandangan Umum terhadap LPJ Pengurus BEM KEMAFAR-UH 2015/2016

Laporan Pertanggung Jawaban Kabinet Progresif  Revolusioner BEM KEMAFAR-UH www.bem-kemafarunhas.or.id - Pukul dua kurang sepuluh menit dinihari, asrama KPMB-MSC, salah satu agenda kongres KEMAFAR-UH 2016, pandangan umum terhadap laporan pertanggung jawaban (lpj) pengurus BEM KEMAFAR-UH periode 2015/2016 telah disampaikan oleh masing-masing angkatan. Hasilnya berimbang, tiga angkatan menolak dan tiga lainnya menerima. dengan rincian sebagai berikut; angkatan 2010, mengatakan bahwa pengurusan periode ini ada kemajuan, lpj yang disampaikan lengkap, namun angkatan mereka merasa kurang terfasilitasi, sehingga menyatakan menolak. angkatan 2011, menyampaikan bahwa periode kepengurusan ini ada perkembangan, terkesan lebih rapi dalam hal konsep dan pelaksanaan program kerja, namun menganggap pihak Bem kurang memfasilitasi angkatan tua, sehingga menyatakan menolak . angkatan 2012, tegas menolak LPJ BEM periode 2015/2016 dengan alasan transparansi kegiatan dan dana tidak jelas, keuang