Header Ads

Tolak Segala Bentuk Komersialisasi Pendidikan!

Jangan jual kampus kami via Humas Bem Kmfs Unhas (fb)
Isu pendidikan memenag tidak ada habisnya. Kritik terhadap pendidikan pasti akan terus ada kalau sistem yang berjalan hari ini dinilai akan membuat pendidikan kehilangan arah. Akan membuat pendidikan hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu, apalagi kalau pendidikan sudah mengarah pada praktek komersialisasi, privatisasi dan liberalisasi pendidikan.

Sebuah pertanyaan mendasar yang selalu menyambut diperingatinya hari pendidikan nasional yang jatuh pada 2 mei; Kenapa harus hari lahir Ki hajar Dewantara? Apa semangat yang dibawanya? Pertanyaan itu akan selalu terjawab dengan
“Ki Hajar Dewantara menginginkan pendidikan yang merata, pendidikan yang dapat dirasakan oleh semua umur.” 
Bukan pendidikan yang buat untuk segelintir orang saja. Apalagi kalau institusi pendidikan dibuat untuk mengais keuntungan dengan membuat mahasiswa menjadi buruh yang memberi upeti tiap semester kepada tuannya (para birokrasi) lewat yang namanya pembayaran spp, ukt dan lainnya. 

Penolakan kami terhadap AUUPT bukanlah penolakan yang tidak berdasar. Salah satu alasannya adalah UUPT ini merupakan wajah baru dari UU no. 9 tahun 2009 tentang badan hukum pendidikan yang telah dicabut lewat gerakan aksi massa dan perjuangan litigasi (judicial review). semangat badan hukum dalam undang-undang pendidikan tinggi misalnya terdapat pada beberapa pasal. Sebut saja pada pasal 64 yang inti dari kalimat yang ingin disampaikan adalah “…perguruan tinggi negeri diberikan hak otonomi untuk mengelola keuangannya secara mandiri, mendirikan badan usaha dan mengelola dana abadi, mengangkat dan memberhentikan dosen…”. Dalam potongan kalimat di atas dapat diketahui bahwa ketika universitas sudah berstatus badan hukum, maka sudah pasti tugas universitas tidak hanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi juga bertugas mencari dana kiri kanan untuk membiayai universitasnya. 

Lalu apa yang salah dengan itu? Yang salah dari itu adalah pendidikan yang harusnya bersifat nirlaba. Tidak mencari keuntungan. Tetapi salah satu pasal tersebut nyatanya sudah menggugurkan semangat itu. 

Hal di atas sudah sangat jelas menegaskan bahwa UUPT melegalkan pelepasan tanggung jawab negara pada pendidikan. Semangat privatisasi memberi jalan bagi pemerintah untuk melepaskan tanggung jawabnya di setor pendidikan dengan dalih otonomi keuangan perguruan tinggi. Ini membuat universitas sebagai institusi perguruan tinggi diharuskan mencari dana melalui masyarakat, mahasiswa dan kerja sama industri. Ini jelas akan membuat universitas lebih memilih orang kaya dibanding orang yang ekonominya kurang mampu untuk mengenyam pendidikan. Karena di satu sisi universitas harus mencari dana untuk mendanai institusinya. Dan orang kaya adalah orang yang tepat akan hal itu. Menggerus terus uang orang tuanya. 

Coba bayangkan jika yang mengenyam pendidikan hanya orang kaya! Pada siapa lagi orang tua kami akan mengadu bahwa anak kami butuh sekolah dan kami tidak punya uang. Ki hajar Dewantara saja akan meneteskan air mata ketika mengetahui pendidikan yang dicita-citakannya sudah dikhianati oleh kepentingan pemodal. 

Apa yang kami lakukan hanyalah sebagian kecil dari upaya-upaya untuk menolak pelegalan komersialisasi pendidikan. Karena kami menganggap bahwa pelegalan komersialisasi pendidikan melalui sederetan regulasi adalah bentuk penghianatan terhadap negara dan perjuangan memperoleh kemerdekaan. Sejarah pendidikan Indonesia sejak pemberlakuan politik etis adalah sejarah perjuangan melepaskan diri dari paradigm liberal yang dibangun dan dibentuk oleh kaum imperialis. Kemerdekaan bukanlah hanya tentang status merdeka, tetapi juga merasakan kemerdekaan. 

Bicara panjang lebar tentang undang-undang tidak akan mengubah apapun. Toh pemerintah memang sudah menutup telinga dengan suara-suara bising teriakan terhadap penolakan komersialisasi pendidikan. Berdiskusi sana sini hanya membuat kita mendengar curhatan-curhatan sesama korban yang merasakan bahwa pendidikan hari ini semakin mahal. Pengajuan judicial review untuk mencabut undang-undang hanyalah upaya yang sia-sia kalau kita hanya duduk di sudut-sudut kampus menunggu hasilnya. 

Sebuah gerakan perlawanan tidak seperti itu. Kita harus turun ke jalan. Kita harus menduduki gedung-gedung para pemangku kebijakan ketika mereka sudah tidak mendengar kita lagi. Minimal kita melakukannya 2 mei nanti, itu akan sedikit menghapus air mata Ki Hajar Dewantara di alam sana. Namun satu hal yang harus kita ingat bahwa masuknya privatisasi pendidikan sebenarnya tidak dimulai dari UU BHP. UI dan perguruan tinggi lainnya sebagai BHMN hingga BHP hanyalah bagian kecil dari topeng komersialisai pendidikan. Maka kalau pun kelak UPPT, tugas kita tetap belum selesai. Banyak hal yang harus kita benahi untuk mencapai pendidikan yang membebaskan. 

Ingat ketika ada yang bertanya; “UUPT ditolak, disahkan, kemudian?” kita semua harus menjawab; “Dicabut dan wujudkan pendidikan yang membebaskan.” Kita semua harus tetap melawan karena merdeka memerlukan perlawanan dan pemberontakan! 

CABUT UUPT !! 

ALIANSI UNHAS BERSATU

www.bem-kemafarunhas.or.id - diskusi polemik PTNBH oleh aliansi UNHAS BERSATU

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.