Header Ads

PTN-BH: Mencerdaskan Kehidupan (sebagian) Bangsa ?

“dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,….” 
– Alinea 4 Pembukaan UUD 1945 

www.bem-kemafarunhas.or.id - Dewasa ini, konsep pendidikan di Indonesia seakan mengikuti konsep pendidikan yang ada di barat, hal ini tentu saja tidak muncul begitu saja. Awal dekade 90-an, World Trade Organization (WTO) yang merupakan reinkarnasi dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Banyak perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh WTO di bidang perdagangan, dan jasa melalui General Agreement of Trade and Services (GATS) salah satu sektor jasa yang dimasukkan adalah sektor pendidikan. Di sinilah cikal bakal terjadinya liberalisasi pendidikan. 

Semenjak Universitas Hasanuddin memperoleh status PTN-BH melalui PP No. 82 tahun 2014, banyak terjadi kontroversi dan penolakan oleh mahasiswa Unhas. Mulai dari isu UKT, mace-mace Unhas, hingga transparansi UKT yang tidak jelas. 

Hal inilah yang mendasari adanya survei mengenai tanggapan mahasiswa Fakultas Farmasi Unhas mengenai PTN-BH, khususnya pemberlakuan Uang Kuliah Tunggal (UKT), serta implementasinya. Sebanyak 159 mahasiswa Farmasi yang terdiri atas angkatan 2014 dan 2015, yang merupakan angkatan yang sudah dikenai pembayaran UKT.
Infografis Survey mengenai PTN-BH dan UKT di tingkat mahasiswa Farmasi Unhas

Dari data di atas, kita bisa mengambil beberapa poin: 

Penggolongan UKT dan Penempatannya vs Orientasi Mencari Profit (?) 
Penggolongan UKT di Farmasi didominasi oleh UKT golongan III (37%) ke atas (golongan IV (20%), golongan V (13%)) dan jumlah mahasiswa yang dibebankan dan UKT golongan I (8%) & II (15%) telah memenuhi syarat kuota terpenuhi UKT golongan I & II sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) No. 55/2013 yang mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk menerapkan penerimaan UKT golongan I & II paling sedikit 5% dari jumlah mahasiswa yang diterima. 

Namun, apakah UKT yang dibebankan oleh mahasiswa khususnya pada golongan III ke atas sudah sesuai dengan kemampuan finansial orang tua responden? 59% responden menyatakan bahwa penempatan UKT yang dibebankan tidak sesuai dengan kemampuan finansial orang tua, sementara 37% responden menyatakan sudah sesuai, dan 4% responden tidak menjawab. 

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 58/2013 pasal 2 menginstruksikan bahwa Perguruan Tinggi yang berstatus Badan Hukum harus mampu menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang bermutu tinggi dan dijangkau oleh masyarakat. Sehingga, dari hasil riset di atas, Unhas sebagai PTN-BH belum mampu mengatur penggolongan UKT sesuai dengan kemampuan finansial orang tuanya dengan baik. 

Selain itu, penggolongan UKT yang didominasi oleh golongan III ke atas memperlihatkan bahwa PTN-BH seolah-olah orientasinya hanya untuk mencari uang semata. Sehingga, esensi perguruan tinggi yang mencerdaskan kehidupan bangsa seolah-olah hilang. 

Pembayaran UKT oleh mahasiswa vs Pungutan Liar di luar UKT 
Pembayaran UKT yang dilakukan oleh mahasiswa seharusnya tidak ada pungutan lain di luar UKT. UKT yang dibayarkan setiap tahun oleh mahasiswa sebenarnya sudah dapat mewadahi pembiayaan buku, modul, diktat, maupun bahan dan alat di laboratorium (khusus mahasiswa yang berada pada fakultas yang memiliki laboratorium). 

Nyatanya, 80% responden menyatakan masih harus mengeluarkan uang mereka untuk membayar buku, modul perkuliahan maupun modul laboratorium, membeli bahan/reagen yang tidak terdapat di laboratorium masih menggunakan dana mahasiswa untuk membeli. Selain itu, UKT yang mereka bayarkan tidak sebanding dengan fasilitas yang diperoleh. Hanya 12% responden yang menyatakan pembayaran UKT yang mereka lakukan sudah sebanding dengan fasilitas yang didapatkan. 7% responden tidak tahu dan 1% responden memilih untuk tidak menjawab. 

Jadi, apakah status PTN-BH yang disandang oleh Unhas dan pemberlakuan UKT di Unhas sudah pantas atau tidak ? silahkan beropini. 

Dari pandangan penulis, setelah melihat hasil survei ini, terlihat bahwa pemberlakuan UKT di Unhas belum sesuai diterapkan sepenuhnya. Padahal, Unhas sudah menjadi PTN-BH yang seharusnya PTN lebih leluasa dalam hal manajemen keuangan. Selain itu, faktor teknis penentuan golongan UKT masih dipertanyakan oleh sebagian besar responden. Karena, masih banyak yang merasa bahwa penggolongan UKT yang dibebani tidak sesuai dengan kemampuan finansial orang tua. 

Akhir kata, Panjang Umur Perjuangan ! 
Hidup Mahasiswa ! Hidup Rakyat ! 
Tolak Liberalisasi Pendidikan ! 

Muhammad Aldila Satria 
Staf Ahli Pengembangan Penelitian dan Riset Organisasi 
BEM KEMAFAR-UH 
periode 2015/2016

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.