Press Release of Interactive Discussion " Exit Exam"

[Interaktive discussion, 25 November 2017]

Exit Exam

            Exit Exam merupakan bentuk uji kompetensi yang dilakukan sebelum mahasiswa lulus dan menyandang gelar profesi dalam hal ini profesi Apoteker. Berawal pada tahun 2013, UKAI (Uji Kompetensi Apoteker Indonesia) dijadikan sebagai persyaratan kelulusan profesi apoteker namun masih berjalan sebagai ujian formatif (uji coba) selama 2 tahun. Isu terkait Exit Exam kini kembali hangat dibicarakan oleh mahasiswa profesi apoteker maupun mahasiswa farmasi karena tidak hanya UKAI, OSCE (Objective Structured Clinical Examination) kabarnya akan dimasukkan pada rangkaian Exit Exam. Hal ini menimbulkan rentetan pertanyaan.

            Sejarahnya, ditahun 2003, BPP ISFI (Badan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia) membuat buku standar kompetensi farmasi. Barulah tujuh tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 2010, dibuat draf SKAI (Standar Kompetensi Apoteker Indonesia) di Makassar, Sulawesi Selatan. Lahirnya standar kompetensi ini berkaitan dengan era APTA (Asia-Pacific Trade Agreement) yang memungkinkan pertukaran jasa yang dilakukan setiap negara. Apoteker dari Indonesia dapat bekerja diluar negeri begitupun sebaliknya. Tidak adanya standar kompetensi yang menjadi pedoman dan persyaratan untuk tenaga profesi di Indonesia membuat pihak HPEQ ( Health Professional Education Quality) dan APTFI (Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia) serta pengurus IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) merumuskan Buku Standar Kompetensi Apoteker Indonesia.

Setelah draf SKAI disahkan, muncullah isu ujian kompetensi yang diharapkan menjadi tolak ukur mutu yang terstandar secara nasional. Mengingat terdapat 63 fakultas farmasi prodi apoteker yang tentunya memiliki kurikulum yang berbeda maka dibutuhkan pemerataan mutu yang diterapkan dalam bentuk exit exam . Hal inilah yang membuat UKAI menjadi salah satu persyaratan kelulusan perofesi apoteker di tahun 2013 meski masih uji coba selama 2 tahun.

Namun seiring dengan pelaksanaannya, Aliansi Apoteker memberi gugatan pada pelaksanaan UKAI karena pembiayaan yang dianggap tidak transparan. Dimana pembayaran senilai Rp. 600.000, tidak sepaket dengan SKPA (Sertifikat Kompetensi Profesi Apoteker) yang seharga Rp. 500.000, kemudian STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) seharga Rp. 170.000, Rp. 120.000 untuk UKTA  dan Rp. 50.000. Belum lagi dengan Try Out yang juga seharga Rp. 600.000 yang notabenenya hanya untuk menguji kemampuan kompetensi namun dimasukkan dalam rangkaian UKAI.

Tahun 2016, UKAI yang sudah menjadi ujian somatif yang mengharuskan mahasiswa profesi apoteker untuk melulusi UKAI. Dimana jika tidak, maka mahasiswa profesi apoteker tidak berhak untuk wisuda. Dengan kata lain harus memperpanjang masa perkuliahan. Selain itu, adanya kerancuan dimana penyelenggaraan UKAI dilakukan oleh Organisasi profesi (IAI) yang seyogyanya mengurus seluruh anggota yang ada dikeprofesian tanpa berhak mengurus pendidikan profesi yang menjadi tanggung jawab APTFI.

Belum selesai masalah terkait UKAI saat ini, muncul isu OSCE yang akan menjadi rangkaian Exit Exam di tahun 2018. Kemungkinan besar OSCE dengan pembiayaan Rp. 1.500.000 pada awalnya hanya sebagai ujian formatif namun tidak menutup kemungkinan ditahun berikutnya akan menjadi uji somatif. Jika merujuk pada regulasi, terdapat undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, serta Permendikbud tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Pendidikan Tinggi Indonesia yang didalamnya memang termaktub terkait standar kompetensi profesi. Hal ini memang perlu karena dapat menjamin mutu tenaga keprofesian selain itu tenaga profesi dari luar negeri tidak semena-mena dapat masuk dalam negeri tanpa memenuhi standar kompetensi yang berlaku.

Namun permasalahannya adalah hingga saat ini tidak adanya pedoman pelaksanaan uji kompetensi sehingga yang dilakukan selama ini hanya bersifat instruksional, tidak berlandaskan atas undang-undang sehingga otoritas pelaksanaan, peraturan pembiayaan dan hal-hal teknisi lain dapat dengan mudah menjadi permainan pihak-pihak otoriter. Begitupun terkait istilah UKAI ini.  Berdasarkan PP No 51 2009, Apoteker adalah orang yang sudah menyelesaikan pendidikan profesi apoteker dan telah diambil sumpah jabatan apotekernya. Sehingga jika dikaitkan dengan kita yang masih mahasiswa profesi apoteker maka seharusnya kita tidak berhak mengikuti UKAI. Olehnya UKAI tentunya harus berubah dari segi nama, bukan lagi Ujian Kompetensi Apoteker Indonesia melainkan Ujian Kompetensi Mahasiswa Profesi Apoteker Indonesia. Begitupun dengan teknisnya yang perlu dibenahi baik dari segi regulasi, transparansi pembayaran serta organisasi yang memiliki otoritas dalam menyelenggarakannya.