Redaksi Lege Artis dan Tulisan Pengabadiannya









UKM Kemafar-UH: Redaksi Lege Artis. Menjadi UKM yang bergerak di bidang jurnalistik yang mewadahi mahasiswa/mahasiswi Farmasi Unhas, Redaksi Lege Artis telah banyak mengabadikan moment lewat tulisan-tulisannya. Salah satu tulisan yang baru-baru saja mereka upload adalah tentang Peringatan Hari Palang Merah Indonesi yang dikemas dengan bahasa yang asik dan menarik untuk dibaca. Berikut adalah cuplikan dari berita yang telah diterbitkan:

“Setetes darah anda, nyawa bagi sesama”
Palang Merah Indonesia (PMI) adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Hari ini 74 tahun yang lalu, tepatnya pada 17 September 1945, sebuah badan yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan terbentuk dengan nama Palang Merah Indonesia (PMI).....

berita selengkapnya bisa diakses di:
https://timeline.line.me/post/_dQuFGjRGD2bT7FTAHVW6WgS4yZyvCCJ9KT2menU/1156871242110051959 atau https://www.instagram.com/p/B2gczz3hst1/ !

Selain menerbitkan berita yang dituliskan oleh para anggotanya, redaksi Lege Artis juga membuka kesempatan untuk seluruh teman-teman mahasiswa/i Farmasi untuk menulis dan mengirimkannya ke alamat email yang tertera untuk dipublikasikan hasil karyanya.

So, What Are You Waiting For?
Jadi Mahasiswa/i Farmasi yang Berjiwa Kemanusiaan juga Senang Menulis untuk Mengabadikan yuk!

#RIPKPK


Indonesia. Menanggapi isu yang berkembang beberapa hari belakangan, kami selaku BEM KEMAFAR-UH merasa khawatir terkait isu yang sedang hangat diperbincangkan yakni Revisi UU KPK yang dinilai dapat melemahkan independensi KPK sebagai lembaga anti-korupsi di indonesia.

Rencana revisi UU Nomor 32 tahun 2002 tentang KPK merupakan salah satu upaya untuk melemahkan KPK. Dimulai dari proses pembentukan yang tidak masuk dalam Prolegnas bertentangan dengan pasal 45 ayat 1 UU No. 12 tahun 2011 yaitu penyusunan RUU dilakukan berdasarkan Prolegnas, sehingga terdapat beberapa poin dalam draft revisi yang dinilai dapat melemahkan KPK. Dalam draft revisi tahun 2019 ada 10 poin yang dinilai dapat melemahkan KPK yaitu:

● KPK bukan lagi lembaga idependen (auxiliary state's organ) tetapi menjadi cabang lembaga eksekutif dan pegawainya harus berstatus ASN/PNS
● Penyadapan harus dengan izin Dewan pengawas dengan batas waktu izin 3 bulan
● Dewan pengawas dibuat oleh DPR dan harus menyampaikan laporannya setiap tahun ke DPR Dewan Pengawas berwenang memberi izin untuk penyadapan, penggeledahan dan penyitaan
● Penyelidik KPK cuma berasal dari Polri. Adapun penyidik KPK berasal dari Polri dan PPNS (tak ada lagi penyidik dan penyelidik independen)
● KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan perkara korupsi
● Kasus yang mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat tidak lagi menjadi salah satu kriteria perkara yang ditangani KPK
● Pengambilalihan perkara oleh KPK hanya bisa dilakukan untuk proses penyelidikan. KPK tidak lagi bisa mengambil alih penuntutan sebagaimana sekarang diatur di Pasal 9 UU KPK
● KPK tidak berwenang lagi melakukan larangan bepergian ke luar negeri, menghentikan transaksi keuangan terkait korupsi, meminta keterangan perbankan, serta meminta bantuan Polri dan Interpol
● KPK bisa menghentikan penyidikan dan penuntutan
● Wewenang KPK mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas sehingga lembaga ini hanya bisa melakukan koordinasi dan supervisi terkait LHKPN.

Selain itu, ketua KPK Terpilih Firli Bahuri juga banyak menuai kotroversi karena memiliki rekam jejak catatan pelanggaran kode etik.

Berdasarkan alasan serta poin yang kami paparkan diatas dengan ini BEM KEMAFAR-UH menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Menolak segala bentuk upaya pelemahan KPK sebagai lembaga yang bersifat independen (auxiliary state's organ).

2. Menolak secara tegas revisi UU KPK sehingga kami menuntut agar DPR selaku lembaga legislatif agar membatalkan revisi UU KPK serta mendesak Presiden Jokowi agar menolak membahas serta menyetujui revisi UU KPK yang diajukan DPR.

3. Mengajak seluruh elemen masyarakat indonesia agar melawan serta mengawal upaya pelemahan KPK.

[ REMINDER MILAD KEMAFAR-UH ]


[REMINDER MILAD KEMAFAR-UH]

Sekali KEMAFAR, selamanya KEMAFAR.

2 Days left until Milad Kemafar-UH! Prepare yourself!

"Coming together is a beginning, staying together is progress and working together is success." - Henry Ford

#miladkemafaruh
#56tahunkemafaruh

PROBLEMATIKA DAN REALITAS PENDIDIKAN DI UNHAS HARI INI



PROBLEMATIKA DAN REALITAS PENDIDIKAN DI UNHAS HARI INI

Tepat pada tanggal 2 Mei 2019 yang diperingati sebagai hari pendidikan nasional, banyak aspek-aspek yang harus kita lihat sebagai mahasiswa khususnya yang berada di lingkungan Universitas Hasanuddin. Banyak hal yang masih menjadi perlu untuk diperbaiki semisal penerapan aturan yang ada maupun aturan-aturan itu sendiri yang pelu untuk dilakukan peninjauan kembali.
Sejak Unhas menyandang status PTN-BH tidak dapat dipungkiri bahwa akselerasi pembangunan menjadi hal yang paling terasa dan dapat diamati oleh semua kalangan semisal pembangunan gedung-gedung perkuliahan, gedung olahraga, bank, ATM, hotel, kafe, bengkel mobil, dan masih banyak lagi. Hal ini dapat terjadi karena adanya legitimasi untuk mengelola sumber daya dan keuangan secara mandiri.
Terlepas dari PTN-BH, hal fundamental dari aturan adalah bagaimana aturan tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya. UKT dan kekerasan akademik merupakan sedikit contoh dari hilangnya kesadaran atas pelaksanaan aturan oleh pihak-pihak yang diatas kertas dianggap lebih mulia dari yang lainnya. UKT merupakan singkatan dari uang kuliah tunggal yang berarti segala pembayaran untuk kebutuhan wajib selama perkuliahan telah termasuk didalamnya, tetapi pada penerapannya masih saja terdapat kecacatan semisal buku panduan praktikum yang sifatnya wajib masih tetap dibebankan kepada mahasiswa, terbatasnya mahasiswa dalam mengakses instrumen-instrumen yang ada dilaboratorium, serta bahan maupun alat-alat praktikum yang terbilang mahal terkadang dibebankan kepada mahasiswa dalam pengadaannya.
Kekerasan akademik merupakan sebuah permasalahan yang hangat dibicarakan beberapa bulan kemarin dimana dalam pelaksanaan aturan tidak dilakukan secara sistematis dan pengambilan keputusan bersifat  subjektif, hal yang menjadi fokus permasalahan dimana aturan tentang tata tertib kehidupan kampus yang harusnya menjadi acuan dalam proses penyelelesaian masalah seakan tidak lebih dari sekedar kertas yang berisi tulisan yang sifatnya “hanya tidak boleh dilanggar mahasiswa”.
                Ketika kita memindahkan fokus pandangan pada ruang-ruang belajar, hal yang menarik untuk diungkit adalah Kuliah pengganti. Kuliah pengganti merupakan bentuk tidak profesionalnya tim pengajar dalam melaksanakan kewajibannya, sekalipun jenis kuliah ini terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak.
                Banyak hal yang masih perlu dibenahi di kampus kita yang tercinta Universitas Hasanuddin ini, hal diatas hanyalah bagian kecil dari bobroknya sistem yang ada. Sudah sepatutnya kita sebagai mahasiswa untuk tidak tinggal diam dan berpasrah diri terhadap keadaan akan tetapi bersama-sama berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi demi tercapainya tujuan Pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. 

               




PROBLEMATIKA BEM-Universitas (BEM- U). PRO ATAU KONTRA?


PROBLEMATIKA BEM Universitas (BEM-U).
PRO ATAU KONTRA?
Diskusi Interaktif BEM KEMAFAR- UH

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U) merupakan organisasi mahasiswa intra kampus yang memegang fungsi eksekutif di tingkat UNHAS. Gambaran umum mengenai BEM-U mungkin akan menjadi solusi atau komando umum saat adanya aksi di UNHAS. Dibutuhkan keteraturan dan satu komando yang mewadahi LEMA se-UNHAS. Berawal dari status PTN BH yang saat ini disandang oleh Universitas Hasanuddin menuntut pihak birokrasi memperkuat dengan terbentuknya MWA (Majelis Wali Amanat) yang lengkap dengan terisinya salah satu “kursi panas” milik perwakilan mahasiswa.
Mahasiswa yang menduduki posisi tersebut tentulah merupakan mahasiswa yang akan menjadi perwakilan dari seluruh mahasiswa yang sedang melangsungkan pendidikannya di Universitas Hasanuddin. Siapa dia? Tentulah seorang aktivis yang akan memimpin mahasiswa lainnya dalam sebuah organisasi, BEM-U merupakan perwujudan dari permasalaha tersebut. Lantas apakah mahasiswa perlu membentuk BEM-U dan mengisi “kursi panas” di MWA tersebut?
Saat ini, sudah lebih 50% dari jumlah fakultas yang ada di Universitas Hasanuddin yang setuju atas terbentuknya BEM-U ini bahkan sudah ada badan perumus yang terbentuk dari hasil inisiasi mahasiswa itu sendiri. Perlu tidaknya terbentuknya BEM-U dapat kita pikirkan bersama untung ruginya untuk mahasiswa itu sendiri, bukankah masuknya mahasiswa dalam MWA dapat mempermudah advokasi suatu kebijakan dan secara langsung dapat terlibat dalam perumusan serta mempermudah dalam penganggaran kemahasiswaan?
Hanya saja sebagai mahasiswa, sebagai seorang aktivis yang memiliki ideologi dalam berorganisasi, jangan sampai mudah diintervensi oleh pihak birokrasi. Jangan mengikuti kebijakan yang ditetapkan jika “kita” tidak ikut dalam perumusan kebijakan tersebut. Jadikan BEM-U sebagai wadah pemersatu, sebagai jembatan penghubung antar mahasiswa dan birokrasi, sebagai media pengadvokasian kebijakan untuk mahasiswa Universitas Hasanuddin yang lebih  baik kedepannya.
Jika terbentuknya BEM-U akan menciptakan kondsi dunia kemahasiswaan dimana kita dapat bermanfaat untuk mahasiswa lainnya, mengapa “tidak” untuk kita mendukung?