Langsung ke konten utama

#RIPKPK


Indonesia. Menanggapi isu yang berkembang beberapa hari belakangan, kami selaku BEM KEMAFAR-UH merasa khawatir terkait isu yang sedang hangat diperbincangkan yakni Revisi UU KPK yang dinilai dapat melemahkan independensi KPK sebagai lembaga anti-korupsi di indonesia.

Rencana revisi UU Nomor 32 tahun 2002 tentang KPK merupakan salah satu upaya untuk melemahkan KPK. Dimulai dari proses pembentukan yang tidak masuk dalam Prolegnas bertentangan dengan pasal 45 ayat 1 UU No. 12 tahun 2011 yaitu penyusunan RUU dilakukan berdasarkan Prolegnas, sehingga terdapat beberapa poin dalam draft revisi yang dinilai dapat melemahkan KPK. Dalam draft revisi tahun 2019 ada 10 poin yang dinilai dapat melemahkan KPK yaitu:

● KPK bukan lagi lembaga idependen (auxiliary state's organ) tetapi menjadi cabang lembaga eksekutif dan pegawainya harus berstatus ASN/PNS
● Penyadapan harus dengan izin Dewan pengawas dengan batas waktu izin 3 bulan
● Dewan pengawas dibuat oleh DPR dan harus menyampaikan laporannya setiap tahun ke DPR Dewan Pengawas berwenang memberi izin untuk penyadapan, penggeledahan dan penyitaan
● Penyelidik KPK cuma berasal dari Polri. Adapun penyidik KPK berasal dari Polri dan PPNS (tak ada lagi penyidik dan penyelidik independen)
● KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan perkara korupsi
● Kasus yang mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat tidak lagi menjadi salah satu kriteria perkara yang ditangani KPK
● Pengambilalihan perkara oleh KPK hanya bisa dilakukan untuk proses penyelidikan. KPK tidak lagi bisa mengambil alih penuntutan sebagaimana sekarang diatur di Pasal 9 UU KPK
● KPK tidak berwenang lagi melakukan larangan bepergian ke luar negeri, menghentikan transaksi keuangan terkait korupsi, meminta keterangan perbankan, serta meminta bantuan Polri dan Interpol
● KPK bisa menghentikan penyidikan dan penuntutan
● Wewenang KPK mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas sehingga lembaga ini hanya bisa melakukan koordinasi dan supervisi terkait LHKPN.

Selain itu, ketua KPK Terpilih Firli Bahuri juga banyak menuai kotroversi karena memiliki rekam jejak catatan pelanggaran kode etik.

Berdasarkan alasan serta poin yang kami paparkan diatas dengan ini BEM KEMAFAR-UH menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Menolak segala bentuk upaya pelemahan KPK sebagai lembaga yang bersifat independen (auxiliary state's organ).

2. Menolak secara tegas revisi UU KPK sehingga kami menuntut agar DPR selaku lembaga legislatif agar membatalkan revisi UU KPK serta mendesak Presiden Jokowi agar menolak membahas serta menyetujui revisi UU KPK yang diajukan DPR.

3. Mengajak seluruh elemen masyarakat indonesia agar melawan serta mengawal upaya pelemahan KPK.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Begini Cara Cepat Hafal Tabel Periodik Unsur

1. Unsur golongan 1A (Alkali) Cara Menghafal Periodik Unsur:  H. Li. Na. K. Rb. Cs. Fr. H ari  L i bur  Na nti  K ita  Rb utan  C elana  s i  Fr iska 2. Unsur Golongan 2A (Alkali Tanah) Cara Menghafal Periodik Unsur:  Be. Mg. Ca. Sr. Ba. Ra. Be li  Ma ngga  Ca mpur  S i r sak  Ba gi  Ra ta 3. Unsur Golongan 3A (Boron/Aluminium) Cara Menghafal Periodik Unsur :  B. Al. Ga. In. Tl. B utet  A da l ah  Ga dis  In donesia  T ulen 4.   Unsur Golongan 4A (Carbon) Cara Menghafal Periodik Unsur:  C. Si. Ge. Sn. Pb. C ewek  S eksi   Ge nit  S eda n g  P u b er 5. Unsur Golongan 5A (Nitrogen)  Cara Menghafal Periodik Unsur :  N. P. As. Sb. Bi. N eng  P utri  As yik Si b uk  Bi snis 6. Unsur Golongan 6A (Khalkogen) Cara Menghafal Periodik Unsur :  O. S. Se. Te. Po. O rang  S ulawesi  Se nang  Te mbak  Po lisi 7.  Unsur Golongan 7A (Halogen) Cara Menghafal Periodik Unsur :  F. Cl. Br. I. At. F lamini  Cl ub  B a r u  I ngin  At raksi 8. Unsur Golongan 8A (Gas Mulia

Sebait Kalimat dari Pengurus Bem Demisioner 2015/2016 untuk Seluruh Anggota Kemafar-UH

Assalamualaikum wr wb,  Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh anggota KEMAFAR-UH dimanapun berada saat ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat,  Melalui tulisan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh kesadaran, kami meminta maaf jika selama satu periode kepengurusan BEM KEMAFAR-UH 2015/2016 ini banyak kekurangan dan ketidakpuasan dari anggota atas kinerja kami sebagai pelayan KEMAFAR-UH, tidak mewadahi anggota, dan tidak berbuat lebih untuk memajukan organisasi yang kita cintai ini,  kami memohon maaf.  Bagi kami, tak ada yang bisa kami berikan kepada organisasi ini selain memegang teguh untuk bekerja dan berpikir dalam memajukan KEMAFAR-UH sebagai amanah yang telah dititipkan, walaupun akhirnya banyak kekecewaan. Semoga segala evaluasi anggota yang diberikan juga demikian - untuk memajukan organisasi ini bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan saja.  Pastilah bahwa dalam kehidupan selalu ada kemajuan dan kemunduran dalam segala aktifita

Hasil Pandangan Umum terhadap LPJ Pengurus BEM KEMAFAR-UH 2015/2016

Laporan Pertanggung Jawaban Kabinet Progresif  Revolusioner BEM KEMAFAR-UH www.bem-kemafarunhas.or.id - Pukul dua kurang sepuluh menit dinihari, asrama KPMB-MSC, salah satu agenda kongres KEMAFAR-UH 2016, pandangan umum terhadap laporan pertanggung jawaban (lpj) pengurus BEM KEMAFAR-UH periode 2015/2016 telah disampaikan oleh masing-masing angkatan. Hasilnya berimbang, tiga angkatan menolak dan tiga lainnya menerima. dengan rincian sebagai berikut; angkatan 2010, mengatakan bahwa pengurusan periode ini ada kemajuan, lpj yang disampaikan lengkap, namun angkatan mereka merasa kurang terfasilitasi, sehingga menyatakan menolak. angkatan 2011, menyampaikan bahwa periode kepengurusan ini ada perkembangan, terkesan lebih rapi dalam hal konsep dan pelaksanaan program kerja, namun menganggap pihak Bem kurang memfasilitasi angkatan tua, sehingga menyatakan menolak . angkatan 2012, tegas menolak LPJ BEM periode 2015/2016 dengan alasan transparansi kegiatan dan dana tidak jelas, keuang