BEM KEMAFAR-UH

PENURUNAN UKT Uang Kuliah Tunggal atau disingkat UKT merupakan biaya yang perlu dipenuhi oleh mahasiswa setiap memasuki semester baru selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang dimana, skema pembayarannya telah ditentukan oleh pemerintah berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orangtua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa tersebut. Salah satu Peraturan terbaru terkait pembayaran Uang Kuliah Tunggal yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam peraturan tersebut pada pasal 9 ayat 2 menyatakan bahwa : “Dalam hal Mahasiswa mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) satuan kredit semester pada: a. semester 9 (sembilan) bagi Mahasiswa program sarjana dan program diploma empat atau sarjana terapan; atau b. semester 7 (tujuh) bagi Mahasiswa program diploma tiga,

  PELAPORAN PENGAWALAN BANTUAN UKT BEM KASTRAD KEMAFAR UH membuka pengisian formulir untuk anggota KEMAFAR UH sebagai bentuk pengawalan. Dari formulir yang dibagikan, 12 orang mengisi dengan kendala yang berbeda-beda, dan terseleksi hingga 8 orang. Penyeleksian dilakukan berdasarkan urgensi dari tiap alasan yang diberikan. Dari 8 orang tersebut, 3 orang merupakan angkatan 17, 1 orang merupakan angkatan 2018, 2 orang merupakan angkatan 2019, dan 2 orang merupakan angkatan 2020. Kendala yang disampaikan meliputi penghasilan orang tua yang menurun karena pandemi covid, orang tua yang meninggal, keuangan yang tidak stabil karena orangtua kehilangan pekerjaan, ataupun karena biaya uang kuliah tunggal yang ditanggung sendiri dan kesulitan dalam hal pemenuhannya. Dari keluhan yang ada, kami kemudian melakukan advokasi ke pihak dekanat. Kami menemui wakil dekan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kemitraan serta wakil dekan bidang perencanaan, keuangan, dan sumber daya untuk pembahasan lebih

          Pantai merpati merupakan pantai yang terletak di Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pantai Merpati menjadi kawasan berwisata untuk menikmati indahnya pantai saat pagi hingga senja dengan wisata kuliner ataupun pergelaran musik di malam hari. Pantai Merpati juga menjadi tempat tinggal bagi penduduk sekitar pantai yang umumnya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dan petani rumput laut. Andi Muchtar Ali Yusuf dan Andi Edy Manaf selaku Bupati Bulukumba memiliki visi pembangunan proyek Water Front City sebagai upaya penataan wilayah Bulukumba di kawasan Pantai Merpati yang juga diakui sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Pantai Merpati akan dijadikan pusat kuliner dengan gazebo dan tempat parkir memadai sebagai upaya peningkatan ekonomi dan pendapatan asli daerah (PAD). Penataan kawasan Pantai Merpati juga diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru dan menjadi upaya pemberdayaan warga. Rencana penataan wilayah Pantai Merp

Berdasarkan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 H ayat (3) mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh jaminan sosial utnuk kelangsungan hidupnya. Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pension, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Peserta JHT menurut Permenaker 2 tahun 2022 yaitu setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. Adapun manfaat JHT dapat dibayarkan kepada peserta jika memenuhi salah satu syarat diantaranya mencapai usia pensiun, mengalami cacat total tetap; atau meninggal dunia. Jika dibandingkan antara Permenaker sebelumnya yaitu Permenaker 19 tahun 2015 dan Permena